BEM FE UNAIR

Bisa jadi untuk merespons suara mahasiswa agar rektorat membenahi fasilitas kampus sebelum memutuskan menaikkan SPP, Rektor Unair Prof Fasichul Lisan belakangan ini intensif mendatangi fakultas-fakultas. Dia ingin menginspeksi langsung kondisi dan fasilitas di fakultas bersangkutan.

Kemarin (28/4) giliran dia mendatangi fakultas ilmu budaya (FIB). Begitu tiba pukul 10.30, Fasich langsung memasuki ruang rapat dan mengadakan pertemuan tertutup dengan para pimpinan FIB. Rapat di lantai I itu berlangsung hingga pukul 13.00. Setelah rapat, Fasich melihat-melihat beberapa ruangan di FIB. Mulai kondisi bangunan hingga tempat parkir.

Selain Fasich, rapat tersebut diikuti Sekretaris Universitas Hadi Subhan, Direktur Kemahasiswaan Dr Imam Mustofa, Direktur Sumber Daya Fendy Suhariadi, Direktur Keuangan Moh. Nasih, Dekan FIB Aribowo, serta Kahumas dan Protokoler Mangestuti Agil.

Rombongan rektorat itu juga sempat mengunjungi ruang student center. Di salah satu ruangan, Fasich berdiskusi dengan lima mahasiswa. Dia menanyakan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan. Fasich juga mengajak berdiskusi mahasiswa yang sedang makan di kantin sastra. Setelah itu, dia menghampiri tiga mahasiswa yang sedang belajar menggunakan laptop. ”Wifi-nya bisa nyambung di luar?” ujarnya.

Ditanya soal kedatangannya ke fakultas-fakultas, Fasich menjelaskan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari koordinasi lapangan. ”Ini mencocokkan laporan-laporan tertulis yang dilakukan fakultas. Apakah laporan itu sesuai atau tidak,” ujar profesor asal fakultas farmasi itu.

Beberapa hal yang ingin dicocokkan, antara lain, tentang pelaksanaan dasar di fakultas, perkuliahan, praktikum, fasilitas, serta bimbingan-bimbingan. Apakah ini buntut dari rencana kenaikan SPP Unair? Fasich menjawab, ”Bukan. Tidak ada kaitannya. Ini untuk perbaikan di tiap fakultas.”

Selain ke FIB, Fasich mendatangi fakultas sains dan teknologi (saintek). Minggu lalu, kunjungan dilakukan ke fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (FISIP), fakultas ekonomi, dan fakultas hukum.

(Jawa Pos, 29 April 2009)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) disebut-sebut mulai turun gunung untuk mengusut kasus rumah dinas. Meski demikian, hingga kini sebagian besar para pensiunan penghuni rumah dinas di kampus B Universitas Airlangga (Unair) masih tetap bertahan. Termasuk dua mantan rektor.

Data yang didapat Jawa Pos menyebutkan, penghuni yang sudah ikhlas dan siap pindah dari rumah dinas masih tetap dua orang. Seorang di antaranya Soedoko. Sedangkan penghuni lain tetap saja bergeming. Padahal, berdasar Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, para pensiunan jelas-jelas masuk dalam orang yang dilarang menempati rumah dinas.

Dalam surat bernomor 2315/H3/PS/2009 yang sudah disampaikan Unair ke Depdiknas, tercatat 101 rumah dinas yang terdapat di kampus B Unair. Rumah itu berada di Jalan Srikana, Dharmawangsa, Dharmawangsa Dalam, Dharmawangsa Dalam Selatan, dan Airlangga I. Di antara jumlah tersebut, hanya sebelas rumah dinas yang dihuni dosen berstatus PNS. Selebihnya ditempati pensiunan. Di antaranya dua mantan rektor Unair, yakni Prof Marsetio Donoseputro dan Prof Soedarto.

Menanggapi hal itu, Direktur Sumber Daya Unair Prof Dr Fendy Suhariadi mengakui, pihaknya kemarin (20/4) dihubungi orang KPK. KPK bermaksud mendesak Unair supaya kembali mengadakan sosialisasi terkait dengan penertiban rumah dinas. “Kami didesak membuat sosialisasi kepada warga rumah dinas,” ujar Fendy. Karena itu, lanjut dia, Unair tengah menyiapkan sosialisasi ketiga.

Muhammad Zaidun, tim hukum yang ditunjuk rektor, menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu usul dari warga tentang solusi terbaik pemecahan masalah rumah dinas tersebut. “Kami masih menunggu usul warga. Kami berharap agar para penghuni segera memberikan dokumen-dokumen yang mendasari keberatan meninggalkan rumah dinas, dan memberikan usul terkait pemecahan masalahnya,” ujar dekan Fakultas Hukum Unair itu.

Sampai kapan harus menunggu? Zaidun tidak bisa menjawab pasti. Yang jelas, pihaknya berharap agar penghuni kooperatif terkait dengan penyelesaian permasalahan rumah dinas itu. Jika penghuni tetap bertahan dan tidak berniat menyelesaikan permasalahan rumah dinas? “Ya kami serahkan kepada yang lebih berwenang. Dalam hal ini Depdiknas dan KPK,” tandasnya.

Zaidun juga tidak mengelak kabar bahwa KPK telah menghubungi pihak Unair menyangkut penyelesaian rumah dinas tersebut. Untuk itu, pihaknya ingin menyelesaikan penertiban rumah dinas secara internal daripada harus melibatkan institusi lain. “Kami ingin KPK tidak masuk ke Unair. Konsekuensinya, penyelesaian di internal Unair harus mendapatkan titik temu. Jika tidak, terserah mereka (Depdiknas dan KPK, Red). Kami sudah berusaha,” ucapnya.

(Jawa Pos, 21 April 2009)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Depdiknas diam-diam ternyata mulai bergerak untuk mengusut kasus rumah dinas milik Unair. Kawasan rumah dinas yang kali pertama dibidik adalah eks rumah dinas di kawasan Jalan Dharmahusada.

Sumber Jawa Pos menyebutkan, alasan eks rumah dinas Unair di Jalan Dharmahusada mendapatkan prioritas dari KPK dan Depdiknas adalah rumah-rumah itu kini telah berubah menjadi hak milik penghuni. Padahal, dulu rumah tersebut merupakan aset negara di bawah hak kelola Unair.

Di Jalan Dharmahusada itu, ada sebelas unit rumah eks rumah dinas milik Unair. Kabarnya, penghuni eks rumah dinas tersebut, di antaranya, pensiunan dosen Unair sendiri. ”Perubahan status menjadi hak milik itu baru sekitar tahun 2000 lalu,” kata sumber Jawa Pos yang minta namanya tidak dikorankan kemarin (17/4).

Karena ada informasi dugaan aset negara telah berpindah tangan itulah, minggu lalu tim dari KPK dan Depdiknas turun tangan. Sebab, seharusnya proses perubahan status tersebut sepengetahuan Depdiknas. ”Nah, KPK dan Depdiknas ingin mengkaji status aset eks rumah dinas itu,” tambah sumber tadi.

Direktur Sumber Daya Unair Prof Dr Fendy Suhariadi ketika dikonfirmasi membenarkan, belum lama ini memang pihaknya menerima tamu dari Depdiknas dan KPK. Mereka datang untuk memeriksa aset-aset rumah dinas di Unair. Yang pertama, mereka memeriksa eks rumah dinas di Jalan Dharmahusada. ”Mereka juga sudah memeriksa lokasinya,” ujar Fendy.

Ditanya lebih jauh, Fendy menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari Depdiknas soal lanjutan pemeriksaan. ”Kami masih menunggu perkembangannya seperti apa,” ucap dosen fakultas psikologi tersebut.

Menyinggung rumah dinas Unair di lokasi lain, Fendy menjelaskan bahwa Februari lalu Unair diminta Depdiknas untuk membuat laporan tentang inventarisasi rumah dinas. Laporan itu dibutuhkan terkait dengan audit aset di bawah naungan Depdiknas oleh tim pemeriksa. ”Depdiknas kan diaudit. Jika ada ketidakjelasan dalam aset, Depdiknas yang kena KPK,” terang Fendy.

Dalam laporan tersebut, tercatat 101 rumah dinas yang terdapat di kampus B Unair.

(Jawa Pos, 18 April 2009)

Sekitar 70 aktivis mahasiswa Unair membuktikan janjinya. Kemarin (16/4) mereka kembali nglurug gedung rektorat di kampus C Unair untuk menentang rencana kenaikan SPP. Para mahasiswa tetap tidak setuju terhadap kenaikan SPP itu karena dianggap memberatkan.

Sebagian besar peserta aksi tersebut datang dari fakultas non-eksak di kampus B. Di antaranya, FISIP, fakultas ekonomi, fakultas ilmu budaya, dan fakultas hukum. Mahasiswa dari fakultas-fakultas eksak, seperti sains dan teknologi, kedokteran hewan, serta kesehatan masyarakat, tidak muncul.

Mereka menuju kampus C dengan mengendarai motor. Selain membawa poster, beberapa di antara mereka membawa spanduk penuh tanda tangan mahasiswa. Tanda tangan itu merupakan bentuk dukungan untuk menolak kenaikan SPP.

Aksi mahasiswa itu sempat diwarnai kericuhan. Awalnya, unjuk rasa mahasiswa berlangsung tertib. Tidak lama setelah tiba di depan gedung rektorat, lima wakil mahasiswa menemui rektor. Mahasiswa lain gantian berorasi. Setelah menunggu satu jam lebih, wakil mahasiswa tidak juga keluar dari ruang pertemuan.

Suasana pun mulai memanas. Barisan pendemo berusaha masuk ke gedung rektorat. Namun, mereka dihadang 20 satpam kampus. Aksi saling dorong pun terjadi. Aksi makin memanas setelah salah seorang satpam memukul mahasiswa. Koordinator aksi mahasiswa berusaha mendinginkan suasana. Situasi pun kembali mencair.

Mahasiswa melanjutkan orasi. Tidak lama setelah itu, Rektor Unair Prof Fasichul Lisan bersama wakil mahasiswa keluar dari ruang pertemuan dan menemui para peserta aksi. Di depan mahasiswa, Fasich mengatakan bahwa rencana kenaikan SPP untuk mahasiswa baru tersebut belum disahkan.

”Terima kasih pada mahasiswa yang memosisikan diri sebagai kontrol kepada kami (rektorat, Red),” ujar Fasich. Pihaknya akan menjadikan usul-usul mahasiswa sebagai pertimbangan dalam kenaikan SPP. Setelah itu, Fasich masuk lagi ke gedung rektorat.

Aswin Bahar Muhammad, presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, mengatakan, pihaknya tetap menuntut rektorat menggagalkan rencana kenaikan SPP untuk mahasiswa baru tersebut. ”Negosiasi itu deadlock,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Aswin, pihaknya akan kembali mengadakan aksi serupa minggu depan. ”Kami akan kembali mendatangi rektorat,”tuturnya.

(Jawa Pos, 17 April 2009)

Gelombang protes menentang rencana kenaikan SPP di Unair masih berlanjut. Hari ini para aktivis mahasiswa direncanakan kembali berunjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan SPP untuk mahasiswa baru angkatan 2009/2010 itu.

Dalam aksi pertama di gedung rektorat Selasa lalu (14/4), para mahasiswa gagal bertemu dengan Rektor Prof Fasichul Lisan untuk menyatakan penolakan rencana kenaikan SPP. Karena itu, mereka berencana kembali beraksi dan mendatangi rektorat.

Aswin Bahar Muhammad, wakil mahasiswa FISIP, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menentang rencana kenaikan tersebut. Sebab, sikap menolak itu sudah menjadi kesepakatan sejumlah elemen badan eksekutif mahasiswa (BEM). “Malam nanti (tadi malam, Red) kami berkoordinasi untuk aksi,” ujarnya kemarin (15/4).

Dalam aksi lanjutan hari ini, sambung Aswin, sangat mungkin jumlah mahasiswa peserta aksi bertambah. “Paling tidak tiga kali lipat dari aksi kemarin,” ujar mahasiswa departemen antropologi itu. Mereka datang dari sejumlah fakultas. Selain FISIP, ada fakultas ekonomi, ilmu budaya, dan hukum.

Rektor Fasichul Lisan mengatakan, kebijakan menaikkan SPP untuk mahasiswa baru angkatan 2009/2010 itu tidak bisa digagalkan. Sebab, kenaikan itu bertujuan untuk menutupi beban kebutuhan operasional. ”SPP mahasiswa baru harus naik,” ujarnya.

Fasich menambahkan, saat ini pihaknya bersama Badan BEM Unair tengah menggarap program-program beasiswa dan penjaringan untuk calon mahasiswa yang memiliki kemampuan, namun tidak cukup mampu dalam hal biaya pendidikan. ”Program ini masih di dibahas direktur kemahasiswaan dan BEM,” ujarnya.

Soal peningkatan sarana-prasarana yang dituntut beberapa mahasiswa, menurut Fasich, itu kebijakan yang berbeda. Menurut dia, hal itu merupakan kebijakan Unair dalam hal pengembangan fasilitas pendidikan dan harus di bedakan dengan kebijakan SPP.

(Jawa Pos, 16 April 2009)

Bagi mahasiswa, akses internet telah menjadi kebutuhan primer. Tidak hanya pencarian data sebagai penunjang materi perkuliahan, mahasiswa pun membutuhkan informasi untuk mencari beasiswa hingga lowongan perkerjaan. Menyadari kebutuhan itu, kemarin (15/4) Telkomsel meluncurkan program Campus Community di Plaza BRI. Acara tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai kampus. Di antaranya, Unair, ITS, Stikomp, Unmuh Surabaya, UPN Veteran, dan kampus lain.

Acara peluncuran program itu cukup meriah. Acara tersebut juga diisi dialog bersama. Dalam kesempatan itu, banyak mahasiswa yang menanyakan manfaat program tersebut. General Manager Sales and Customer Service Regional Jatim Telkomsel Tavadi Rismayuda mengatakan, melalui program Campus Community, pihaknya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswa. Selain itu, mereka ingin mengajak mahasiswa untuk peduli pada perkembangan dan kemajuan bangsa.

Tavadi mengatakan, pihaknya juga memberikan program pelatihan yang mendukung mahasiswa ke arah entrepreneurship dan kemandirian. ”Kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan untuk mahasiswa,” katanya. Untuk mengerjakan tugas, mahasiswa tidak harus pergi ke warnet. Cukup dengan mengakses ponsel, mereka akan mendapatkan iinformasi yang mereka inginkan.

”Kami ingin mahasiswa lebih bisa mengembangkan dirinya tanpa bersusah payah. Mereka juga bisa mencari informasi tentang beasiswa, lowongan pekerjaan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan bidang keilmuan mereka,” jelas pria asal Bandung itu.

Dia mengatakan, sebelum program tersebut diluncurkan, pihaknya pernah membuat program untuk pesantren dan sekolah. Kalau selama ini pesantren dianggap kurang maju karena akses informasi terbatas, kini mereka mampu mengembangkan diri dengan berbagai teknologi. ”Minat dunia pesantren dengan teknologi informasi sangat tinggi,” ujarnya.

(Jawa Pos, 16 April 2009)